Kebijakan Penghapusan Mata Pelajaran TIK di Kurikulum 2013 Dapat Menyebabkan Penjajahan di Bidang Perangkat Lunak Komputer Bagi Sekolah Indonesia

Seperti diketahui bersama, bahwa mata pelajaran TIK tidak lagi sebagai mata pelajaran dalam struktur kurikulum 2013, baik untuk jenjang SMP-SMA, maupun SD. Dalam mata pelajaran TIK kurikulum 2004 (KBK) dan 2006 (KTSP) yang berkaitan dengan materi perangkat lunak (software) komputer diajarkan berbagai jenis perangkat lunak, mulai dari sistem operasi, software aplikasi dan tidak menyebutkan nama aplikasi yang digunakan, apakah properietary atau FOSS. Selain itu juga diajarkan tentang etika dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dan undang-undang HAKI. Berdasarkan penelusuran saya, bahwa dihapusnya mata pelajaran TIK dari struktur kurikulum 2013 akan berdampak kepada penjajahan dalam penggunaan software komputer bagi sekolah-sekolah di Indonesia. Mengapa bisa demikian? Jawabannya dapat dilihat pada fakta singkat (kronologi) yang dimulai dengan masuknya TIK sebagai mata pelajaran wajib di kurikulum 2004 (KBK) dan kurikulum 2006 (KTSP), Deklarasi IGOS dan Perkembangannya, Buku Mata Pelajaran TIK berbasis FOSS, Software Legal di Sekolah dan Pendidikan, MoU Pemerintah dengan Microsoft, MoU Kemdiknas (sekarang menjadi Kemdikbud) dengan Microsoft, Dokumen Materi Pembelajaran di Rumah Belajar Menggunakan Format Dokumen Proprietary, dan Mata Pelajaran TIK dalam Kurikulum 2013 serta indikasi Penjajahan Perangkat Lunak Komputer bagi sekolah-sekolah Indonesia. Kronologi dimulai 🙂

Mata Pelajaran TIK di Kurikulum 2004 (KBK)

KBK diluncurkan resmi dokumennya tahun 2003, bisa dilihat di dokumen Standar Kompetensi Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi di KBK. Dalam kurikulum KBK, TIK merupakan mata pelajaran wajib mulai jenjang SMP-SMA dan mulok di SD. Berikut kutipan dari dokumen Standar Kompetensi Mata Pelajaran TIK di KBK di bagian Fungsi dan Tujuan: Dengan memasukkan Teknologi Informasi dan Komunikasi di dalam kurikulum sekolah, akan membantu siswa untuk belajar teknologi informasi dan teknologi komunikasi, dan menggunakan segala potensi yang ada untuk pengembangan kemampuan diri. Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi akan memberikan motivasi dan kesenangan kepada siswa untuk belajar dan bekerja secara mandiri. Selain itu penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi akan meningkatkan proses pembelajaran pada semua tingkatan atau jenjang, dengan menjangkau disiplin ilmu mata pelajaran lain. Tujuan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara umum yaitu agar siswa memahami alat Teknologi Informasi dan Komunikasi secara umum termasuk komputer (computer literate) dan memahami informasi (information literate). Artinya siswa mengenal istilah-istilah yang digunakan pada Teknologi Informasi dan Komunikasi dan pada komputer yang umum digunakan. Siswa juga menyadari keunggulan dan keterbatasan komputer, serta dapat menggunakan komputer secara optimal. Disamping itu memahami bagaimana dan dimana informasi dapat diperoleh, bagaimana cara mengemas/mengolah informasi dan bagaimana cara mengkomunikasikannya. Secara khusus, tujuan mempelajari Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah:

  • Menyadarkan siswa akan potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah sehingga siswa termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat
  • Memotivasi kemampuan siswa untuk bisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, sehingga siswa bisa melaksanakan dan menjalani aktifitas kehidupan sehari-hari secara mandiri dan lebih percaya diri.
  • Mengembangkan kompetensi siswa dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung kegiatan belajar, bekerja, dan berbagai aktifitas dalam aspek kehidupan sehari-hari.
  • Mengembangkan kemampuan belajar berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, sehingga proses pembelajaran dapat lebih optimal, dan terampil dalam berkomunikasi, mengorganisasi informasi, belajar, dan bekerjasama.
  • Mengembangkan kemampuan belajar mandiri, berinisiatif, inovatif, kreatif, dan bertanggungjawab dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pembelajaran, bekerja, dan pemecahan masalah.

Muatan materi pelajaran TIK dalam KBK menurut saya lebih sesuai dibandingkan dengan materi mata pelajaran TIK di KTSP, berikut organisasi materi mata pelajaran TIK jenjang SD-SMA di KBK.

Materi Pokok/JenjangKelas 1-6 (SD)Kelas 7-9 (SMP)Kelas 10-12 (SMA)
123412341234
Teknologi Informasi dan
Komunikasi umum
Aplikasi. Multimedia/spesifik
Pengolahan gambar
Pengolah kata
Lembar kerja (Worksheet)
Pemanfaatan database
Pemrograman
Pemanfaatan internet, email,
Web

Keterangan:
1. = topik/kegiatan yang bersifat APRESIATIF (pengenalan, dan perluasan, wawasan)
2. = topik/kegiatan yang bersifat APLIKATIF (pemanfaatan dan penggunaan)
3. = topik/kegiatan yang bersifat PRODUKTIF (membuat, mencipta sesuatu)
4. = topik/kegiatan yang bersifat ANALITIS dan EVALUATIF (aspek pemeriksaan, eksploratif, menilai, menguji)

Mata Pelajaran TIK di Kurikulum 2006 (KTSP)

Setelah pergantian pemerintahan, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada 2006 lalu mengeluarkan Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP) sebagai penyempurnaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang dikeluarkan pada 2004. TIK masih sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SMP dan SMA, serta muatan lokal (mulok) untuk jenjang SD. Namun jika kita lihat detail, mata pelajaran TIK dikurangi muatan materinya, sehingga berkurang pula kompetensi dasarnya dibandingkan dengan TIK pada kurikulum KBK (pengurangan ini misalnya tentang Database dan Pemrogram tidak ada di KTSP).

Standar kompetensi dan kompetensi dasar yang disebut dalam kurikulum KBK dan KTSP sangat mendukung masuknya materi ilmu komputer berbasis Linux dan program Open Source lainnya. Kurikulum TIK tidak menyebut nama produk perangkat lunak. Misalnya, materi pengolah kata tidak menyebutkan Microsoft Word, sehingga sekolah dapat menggunakan OpenOffice Writer, LibreOffice Writer, dan lain-lain. Yang lebih menarik, dalam salah satu materi pokok pelajaran TIK untuk sekolah itu terdapat materi etika dalam menggunakan teknologi informasi dan UU Hak Cipta. Akan sangat memalukan, bila pada saat pelajaran tentang etika dan hak cipta ini siswa menggunakan perangkat lunak bajakan. Di sisi lain, akan sangat berat bagi sekolah dan orang tua siswa, jika harus membayar lisensi semua perangkat lunak yang digunakan di sekolah.

Sesuai dengan panduan standar kompetensi Kurikulum 2004 (KBK) dan 2006 (KTSP), mata pelajaran TIK merupakan salah satu fasilitas untuk menghasilkan siswa yang berkompeten. Maksudnya, siswa tidak hanya mampu merespon tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, desentralisasi, dan hak asasi manusia, tapi juga mampu menggali, menyeleksi, mengolah dan menginformasikan bahan kajian yang telah diperoleh meskipun telah menyelesaikan pendidikannya. Dengan demikian, siswa memiliki bekal berupa potensi untuk belajar sepanjang hayat serta mampu memecahkan masalah yang dihadapinya. Dan untuk itu semua, perangkat lunak yang berbasis Linux/FOSS sangat tepat dijadikan sebagai bahan ajar.

Indonesia Go Open Source (IGOS) dan Perkembangannya

Salah satu Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam pengembangan TIK untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penggunaan dan pengembangan perangkat lunak sumber terbuka di Indonesia pada tahun 2004 di deklarasikan Program Nasional “Indonesia, Go Open Source!”, yang ditandatangai oleh 5 kementerian (Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pendaygunaan Aparatur Negara). Pada Tahun 2009, kebijakan tersebut dilanjutkan adanya Surat Edaran Menteri Pendayagunan Aparatur Negara, Nomor: SE/01/M.PAN/3/2009, tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software (OSS), dimana instansi pemerintah diwajibkan mempercepat penggunaan perangkat lunak legal di Indonesia dengan menggunakan perangkat lunak open source, guna menghemat anggaran pemerintah sehingga dapat mempercepat good governace, efisiensi dan akuntabilitas kepada publik sekaligus menghindari terganggunya pelayanan publik akibat pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Setelah program IGOS ini dicanangkan, mulai banyak kalangan pemerintah, universitas dan sekolah yang berangsur-angsur menggunakan FOSS dalam kegiatan pemerintahan, pembelajaran maupun administrasi dan manajemennya. Beberapa diantaranya adalah muncul Asosiasi Open Source Indonesia, POSS (Pendayagunaan Open Source Software) yang merupakan sebuah jaringan kolaborasi antar universitas diseluruh Indonesia yang diinisiasi oleh program Kementrian Riset dan Teknologi sejak tahun 2007, yang bertujuan untuk mempercepat pendayagunaan OSS di masyarakat, di Indonesia saat ini sudah banyak repository lokal untuk perangkat lunak FOSS, kelahiran berbagai Distribusi Linux (Distro) lokal, misalnya: IGOS Nusantara dan BlankOn Linux, kegiatan Indonesian Open Source Conference (ICrOSS), Indonesia Open Source Award (IOSA) dan komunitas pengguna serta pengembang FOSS yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

Buku Mata Pelajaran TIK Berbasis FOSS di KTSP

Berlatar belakang semangat IGOS dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran TIK di KTSP, semakin jelas arah pemerintah saat itu, bahwa Pendidikan (Sekolah) merupakan tempat terbaik untuk mengajarkan penggunaan software legal dan penghargaan terhadap HAKI, dengan dibuatnya buku pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berbasis FOSS untuk Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dan SMP/MTs yang diterbitkan oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi bekerja sama dengan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Komunikasi dan Informatika, Republik Indonesia. Buku tersebut menggunakan lisensi sebagai buku terbuka (Open Publication License), salah satu lisensi yang menjadi ciri khas perangkat lunak FOSS. Siapapun dapat menggunakan, mempelajari, dan memperbanyak atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam berbagai bentuk tanpa harus meminta izin kepada penerbit dan penyusunnya. Perangkat lunak atau program komputer yang digunakan sebagai bahan pembelajaran di buku pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berbasis FOSS untuk Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) tersebut berlisensi bebas atau merdeka. Para guru dan siswa dapat memperoleh semua program yang digunakan dalam buku tersebut tanpa harus membayar lisensi kepada pembuatnya. Perangkat lunak FOSS yang digunakan dalam buku seperti sistem operasi Linux dan aplikasi OpenOffice.org dapat diperoleh dengan cara men-download dari Internet, meng-copy CD yang disertakan dalam buku atau majalah, atau membeli dari penyedia CD/DVD lainnya. Buku TIK berbasis FOSS dapat memberikan solusi untuk mengurangi Pembajakan Software di sekolah.

Software Legal di Sekolah dan Dunia Pendidikan

Berkaitan dengan kurikulum mata pelajaran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) disebutkan tentang HAKI dan software legal dalam pembelajaran di sekolah. Sejalan dengan praktikum komputer dan administrasi sekolah, saya merasa bahwa item penggunaan software legal perlu mendapat perhatian khusus. Tujuan yang ingin dicapai misalnya:

  • Melaksanakan amanat yang disebutkan dalam kurikulum pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tentang HAKI.
  • Mengurangi tingkat pembajakan software di sekolah..masih adakah sekolah yang menggunakan software bajakan? 😀
  • Mempercepat penggunaan Free/Open Source Software di sekolah-sekolah Indonesia. Untuk membeli lisensi software proprietary rasanya anggaran dana yang ada pada sekolah tidak mencukupi dan akan memberatkan pihak sekolah.
  • Pengenalan, penggunaan dan pemanfaatan open source dapat berlangsung sejak dini, dan sekaligus dapat menumbuhkembangkan kreativitas dalam menciptakan piranti lunak berbasis Open Source (saya kutip dari pengantar buku pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berbasis FOSS untuk Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) yang diterbitkan oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi bekerja sama dengan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Komunikasi dan Informatika, Republik Indonesia.

MoU Pemerintah dengan Microsoft

Permasalahan yang terjadi kemudian adalah pemerintah secara tertutup dan rahasia menandatangani MoU (Memorandum of Understanding) dengan pihak Microsoft yang merupakan perusahaan software raksasa dari Amerika Serikat pada 14 November 2006, dan ditolak pakar-pakar TIK indonesia (banyak bentuk penolakan tersebut, salah satunya oleh ICT Watch dalam dokumen Legal Memorandum ICT Watch atas MoU Indonesia-Microsoft, Sehubungan dengan MoU antara Pemerintah Indonesia dengan PT Microsoft Indonesia, ICT Watch dengan ini menyatakan ketidaksetujuan dan penyesalannya dengan telah ditandatangani MoU tersebut. Selain itu KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) juga tidak menyetujui kebijakan terkait MoU ini, dengan memberikan Saran Pertimbangan terhadap Memorandum of Understanding (MoU) Pemerintah dengan Microsoft, dokumennya dapat diunduh di situs resmi kppu.go.id (http://www.kppu.go.id/docs/Positioning_Paper/MoU.pdf). Berdasarkan hasil analisis, KPPU menyimpulkan bahwa semangat yang ada dalam MoU antara Pemerintah dengan Microsoft, bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 1999. Untuk itu maka KPPU menyarankan agar Pemerintah tidak menindaklanjuti MoU dengan Microsoft dalam bentuk perjanjian sekaligus mencabut MoU tersebut, untuk menghindarkan munculnya potensi-potensi persaingan usaha tidak sehat di industri software Indonesia.

Saya pribadi juga pernah menuliskan 7 Alasan Mengapa Indonesia Harus Mengadopsi Free/Open Source Software (FOSS) untuk dukungan saya bagi penggunaan FOSS di lembaga pemerintahan dan dunia pendidikan Indonesia. Bukan berarti saya tidak setuju penggunaan software proprietary, namun dalam upaya mendukung program IGOS dan untuk penghematan anggaran belanja negara maka saya rasa ini cukup tepat.

Mou Kemdiknas dan Microsoft

Hari Pendidikan Nasional 2011, memberikan kado yang sangat pahit bagi generasi penerus bangsa ini, yaitu MoU antara Kementerian Pendidikan Nasional dengan Microsoft (http://www.antaranews.com/berita/256771/kemendiknas-dan-microsoft-kerjasama). Ruang lingkup MoU antara Kemdiknas dan Microsoft Indonesia, antara lain dalam bidang peningkatan mutu pendidikan dan pencapaian reformasi layanan pendidikan yang bertumpu pada pengetahuan dan pemanfaatan TIK. Bentuk kerjasama yang dilakukan antara lain; Microsoft Partners in Learning (PIL), sebuah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan metode pengajaran para guru, di bawah bendera program “Guru Inovatif”. Memangnya apa sih salahnya menggunakan peranti Microsoft? tak ada yang salah dalam menggunakan microsoft, yang salah itu kalau dipaksa untuk terus menerus menggunakan Microsoft. Asal kita tahu, menggunakan Microsoft Windows beserta software pendukungnya itu tidaklah gratis. Ada biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli lisensi penggunaannya. Microsoft akan dapat memberikan bimbingan kepada para guru di sejumlah sekolah, yang akan dijadikan contoh sebagai institusi pendidikan dan tenaga pengajar yang siap menggunakan metode belajar-mengajar abad 21.” Microsoft menyediakan layanan Microsoft Live@Edu yang memungkinkan baik pendidik (guru), tenaga kependidikan, dan peserta didik dapat berinteraksi dan berbagi informasi. Dalam hal ini sudah jelas, Microsoft membidik pengajaran program-program komersial mereka kepada guru. Guru lah yang akan jadi ujung tombak penyebaran software-software proprietary microsoft dengan cara mengajarkannya kepada anak didiknya kelak. Berdasarkan berkembangan dengan diimplementasikannya kurikulum 2013 untuk beberapa sekolah sebagai pilot project, sering diadakan Pelatihan Microsoft Partner in Learning untuk mendukung Kurikulum 2013, misalnya Guru-Guru Bangka Ikuti Pelatihan Microsoft dan Binus Center Siapkan Murid Abad 21 dengan Office 365.

Sumber Belajar Rumah Belajar Menggunakan Format Dokumen Proprietary

Lebih jauh jika kita mengunjungi portal Rumah Belajar Kemdibud, dan masuk ke Sumber Belajar di situ dapat kita lihat semua materi di media pembelajaran yg menggunakan aplikasi office di rumah belajar menggunakan aplikasi Microsoft Office. Padalah jika kita telaah, Portal Rumah belajar adalah portal yang dibangun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memfasilitasi ketersediaan konten bahan belajar itulah yang salah satunya akan menjadi pusat sumber belajar kurikulum 2013 (sumber dari Video Kebijakan TIK dalam Kurikulum 2013).

Dalam tulisan saya beberapa tahun lalu, pemerintah seharusnya mengadopsi format dokumen sumber terbuka untuk semua dokumen yang dipublikasikan untuk layanan publik, dan tidak mengarah kepada penggunaan format dokumen software proprietary (close document format). Penjelasan detailnya silahkan dibaca disini: Mengapa Pemerintah (Indonesia) Harus Mengadopsi Open Document Format (ODF)? ODF secara luas didukung seluruh industri oleh vendor komersial besar seperti Microsoft, IBM, Google, serta proyek-proyek open source seperti OpenOffice.org, LibreOffice. OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) dan telah diakui secara resmi oleh International Organization for Standardization (ISO) dan International Electrotechnical Commission (IEC) sebagai standar internasional bulan mei 2006, berupa ISO/IEC 26300. ODF mendukung pengambilan informasi dan pertukaran dokumen tanpa berhubungan dengan aplikasi atau platform yang digunakan ketika membuat dokumen tersebut, baik dengan menggunakan proprietary software maupun menggunakan Free/Open Source Software (FOSS). Informasi selengkapnya di http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument.

Penggunaan Close Document Format (Proprietary Format) dalam Rumah Belajar dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:

  • Pengguna tidak dapat merubah pilihan aplikasi office yang digunakan. Istilah lainnya adalah pengguna dikunci oleh aplikasi office yang digunakan tersebut. Beberapa format dokumen proprietary memiliki keterbatasan untuk dibuka dan dimanfaatkan oleh aplikasi lain dalam platform lain. Begitu juga memiliki masalah dengan kompatibilitas antar versinya sendiri.
  • Ketika dokumen merupakan dokumen untuk publik (dapat dilihat, diubah, didownload, atau dicetak), maka setiap orang yang mengaksesnya harus memiliki aplikasi yang sama dengan pembuatnya.

Beberapa negara yang sudah mengadopsi ODF: Jepang, Malaysia, Korea Selatan, Hongkong, India, Finlandia, Rusia, Perancis, Belgia, Jerman, Inggris, Belanda, Amerika, Australia, Argentina, Brazil dan masih banyak negara lainnya. Silahkan mengunjungi http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument_adoption untuk informasi selengkapnya.

Mata Pelajaran TIK, Kurikulum 2013, dan Penjajahan Perangkat Lunak Komputer

Dalam kurikulum 2013, mata pelajaran TIK ditiadakan dari struktur kurikulum. Jika dikaitkan dengan materi Etika dan HAKI, maka dimana materi ini akan disampaikan? Begitu juga tentang Pengenalan tentang lisensi perangkat lunak dan jenis-jenisnya. Sekolah merupakan tempat terbaik bagi pendidikan tentang etika menggunakan TIK, lisensi software, dan mengenal berbagai aplikasi selain proprietary software. Beberapa buku pelajaran TIK di BSE jenjang SMP dan SMA, sebenarnya kurang pas karena isi buku itu hanya menggunakan sistem operasi dan software tertentu yang terkenal dan komersil, alhasil buku tersebut tidak tampak seperti buka pelajaran namun tampak seperti buku tutorial atau buku panduan suatu software/sistem operasi (meski buku hanya alat bantu saja, karena belajar bisa darimana saja :). Jika memang TIK itu adalah suatu mata pelajaran, seharusnya pembahasannya luas dan tidak sempit pada suatu merk tertentu saja. Jika dibiarkan seperti ini, maka depdiknas sebagai instansi terkait sudah menanamkan dogma kepada para murid-murid bahwa tidak ada software lain didunia ini selain software yang ada pada buku tersebut. Karena itu, depdiknas harus menyeimbangkan isi dalam mata pelajaran TIK karena ini sama saja dengan memaksakan penggunaan software komersil kepada anak didik. Selain itu, ada masalah yang akan timbul jika dibiarkan seperti ini, ketika anak didik hendak mempelajari TIK di rumah dengan mengandalkan buku pelajaran TIK tentu saja akan membeli perangkat komputer atau software/sistem operasi tersebut. Tidak jadi masalah jika anak didiknya merupakan anak orang kaya yang sanggup membeli software komersil yang asli untuk digunakan sebagai bahan belajar dirumah, tetapi bagi anak-anak yang orang tuanya memiliki penghasilan pas-pasan tentu saja (ujung-ujungnya) akan beralih ke software bajakan. Namun jika mata pelajaran TIK dihapus, tidak ada lagi ruang bagi siswa di sekolah untuk belajar dan mempelajari berbagai aplikasi FOSS. Belum lagi dengan format dokumen yang digunakan di Rumah Belajar dan beberapa hal yang sudah saya tuliskan di atas, semakin kecil peluang bagi siswa di sekolah.

Keppres Nomor 32 Tahun 2011, tentang Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), ditujukan untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berimbang, berkeadilan dan berkelanjutan, melalui 8 program dan 22 komoditas kegiatan ekonomi utama dalam 6 Koridor Ekonomi (KE), dimana salah satu dari 3 strategi utama pelaksanaan MP3EI tersebut adalah Peningkatan Kemampuan SDM dan IPTEK Nasional. Penekanan untuk meningkatkan kapasitas SDM dan Iptek SDM yang berkemapuan tinggi akan mendorong terjadinya Inovasi. Hal ini merupakan kata kunci untuk menghadapi era globalisasi yang ditandai dengan persaingan ketat dan arus informasi yang pesat dalam semua sektor, sehingga negara dituntut untuk memiliki daya saing yang kuat agar mampu mensejajarkan diri dengan negara-negara lain. Guna mensukseskan program pemerintah mencapai Visi Indonesia 2025 dan 2045 dengan menitikberatkan kepada pembinaan karakter generasi muda saat ini dan implementasi teknologi informasi dalam proses pembelajaran, menurut saya sebenarnya adalah dengan tetap memasukkan mata pelajaran TIK di SD-SMA dan KKPI di SMK. Hal ini juga sangat sejalan dengan Buku Putih TIK Indonesia 2005-2025 yang merumuskan kerangka pengembangan SDM TIK Indonesia sampai kurun waktu 2025 mendatang.

Satu hal lagi, adalah Surat ke Mendiknas (Maksudnya Mendikbud) tentang Mata Pelajaran TIK yang dibuat oleh Onno W. Purbo dan berisikan dukungan beliau terhadap keberadaan TIK sebagai mata pelajaran di sekolah. Berikut 3 usulan yang disampaikan dalam penguatan fondasi pendidikan yang terkait TIK adalah:

  1. Mata Pelajaran TIK tetap dipertahankan. Lebih baik lagi jika dikembangkan untuk menunjang transformasi seluruh sekolah menjadi e-learning/e-school.
  2. Ubah isi mata pelajaran TIK menjadi penunjang explorasi pengetahuan siswa. Dengan kondisi yang ada di sekolah terutama di daerah, tidak mungkin kita mengandalkan guru-guru mata pelajaran normal untuk membantu explorasi pengetahuan berbasis TIK. Saran saya, ubah isi TIK dari skill menggunakan komputer menjadi keterampilan untuk explorasi pengetahuan, seperti, simulasi berbagai bidang ilmu, akses ke e-library, online learning menggunakan moodle, dll.
  3. Berdayakan guru TIK agar mendukung explorasi pengetahuan & e-learning berbasis open source. Proses transformasi sekolah menjadi sekolah berbasis TIK hanya dimungkinkan jika kita memberdayakan dengan baik guru TIK. Kita perlu menyiapkan modul sekolah berbasis TIK dan Training of Trainer bagi para guru TIK bahkan menyekolahkan mereka ke jenjang yang lebih tinggi.

10 Tuntutan AGTIKKNAS di Hari Pendidikan Nasional 2014

Asosiasi Guru TIK dan KKPI Nasional (AGTIKKNAS) pada peringatan hari Pendidikan Nasional dalam kaitan dihapusnya mata pelajaran TIK dan KKPI dari kurikulum 2013 mengajukan 10 Tuntutan dan Pernyataan Sikap sebagai berikut:

  1. Tolak Penghapusan Mata Pelajaran TIK & KKPI (Mata Pelajaran Komputer)
  2. Kembalikan TIK & KKPI dalam Kurikulum sebagai mata pelajaran Wajib di semua Jenjang
  3. Perubahan dan Peningkatan Materi Pelajaran TIK/KKPI sesuai dengan tuntutan zaman
  4. Segala Kebijakan Tentang TIK dan Mapel TIK/KKPI Harus melibatkan Organisasi Profesi
  5. Program peningkatan kualitas guru TIK/KKPI secara merata dan berkesinambungan
  6. Lindungi Keberadaan Guru Honorer dan Guru Swasta di Sekolah
  7. Selamatkan mahasiswa Jurusan Pendidikan TIK (calon guru komputer) dari Pengangguran dan Aborsi Massal
  8. Jangan buat Indonesia menjadi Negara Konsumtif di bidang TIK
  9. Jangan biarkan Indonesia dijajah secara Teknologi
  10. Jangan gadaikan Ketahanan Nasional kepada pihak ASING

Kesimpulan sementara saya, kebijakan penghapusan mata pelajaran TIK dalam struktur kurikulum 2013 dapat berdampak kepada penjajahan perangkat lunak komputer bagi sekolah-sekolah di Indonesia. MoU Pemerintah dengan Microsoft, MoU Kemdiknas dengan Microsoft, IGOS sekarang semakin tidak terdengar, dan Close Document Format (Proprietary) di Rumah Belajar seolah-olah menunjukkan hal ini. Namun jangan kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemudian mengatakan bahwa penghapusan mata pelajaran TIK adalah untuk mengurangi pembajakan software.

Selamat hari Pendidikan Nasional untuk semua insan Pendidikan di Indonesia. Mari kita selamatkan sekolah-sekolah Indonesia dari penjajahan dalam bidang perangkat lunak komputer dengan memasukkan kembali mata pelajaran TIK dalam kurikulum 2013, salah satunya adalah dengan mendukung perjuangan Asosiasi Guru TIK dan KKPI Nasional (AGTIKKNAS). (Tulisan ini saya tulis menggunakan Laptop dengan sistem operasi Ubuntu 14.04 LTS versi Desktop, aplikasi perkantoran LibreOffice Writer, dan browser Google Chrome).

Referensi: